))
Поделиться
Dua pekan terakhir, publik dibikin geram oleh kasus kekerasaan seksual yang terungkap di institusi pendidikan tinggi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas Padjajaran, Bandung. Di UGM, pelakunya berstatus Guru Besar Fakultas Farmasi, Edy Meiyanto. Korbannya 15 mahasiswi S1 hingga S3 yang terjadi pada kurun 2023-2024. Selain dipecat sebagai dosen, status ASN yang disandangnya terancam dicopot. Sedangkan di Unpad, pelakunya Priguna Anugrah Pratama, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran. Ia memperkosa anggota keluarga pasien saat bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selain diputus studinya, Priguna kini menjadi tahanan Polda Jawa Barat. Dua kasus itu menambah daftar panjang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Komnas Perempuan mencatat ada 1.133 kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Data yang membuat miris karena publik punya ekspektasi tinggi terhadap civitas akademika, sebagai kalangan terpelajar dan bermoral. Mengapa kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi terus berulang? Bagaimana keberpihakan kampus terhadap korban? Apa saja upaya ekstra yang harus dilakukan untuk memastikan kampus yang ramah terhadap perempuan? Kita bincangkan bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Belmawa Kemendiktisaintek) Dr. Berry Juliandi, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Margareth Robin, dan Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Dandi Supriadi, PhD. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id…
Membedah Rencana Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM
Manage episode 447772307 series 3152218
Контент предоставлен KBR Prime. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией KBR Prime или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal segera menghapus utang petani, nelayan, dan UMKM di bank. Ini adalah salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres lalu. Payung hukum berupa Peraturan Presiden disebut akan diteken dalam waktu dekat.
Informasi perihal kebijakan pemutihan utang 6 juta petani, nelayan, dan UMKM bersumber dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Kata Hashim, jeratan utang selama bertahun-tahun membuat para debitur tersebut tak bisa memperoleh kredit baru dari bank. Mereka jadi rentan terjebak pinjol atau rentenir demi mendapatkan pembiayaan.
Rencana Prabowo ini disambut baik banyak kalangan, tetapi apakah kebijakan pemutihan adalah langkah tepat? Apa saja hal-hal yang mesti diwaspadai? Seperti apa mekanismenya? Bagaimana memastikan kebijakan itu tepat sasaran?
Kita bincangkan bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia dan Ketua Gerakan Petani Dunia (la via campesina) Periode 2004 – 2013, Henry Saragih dan Ekonom Segara Research Institute, Piter Abdullah.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
1419 эпизодов
))
